Kementerian ATR BPN akan membentuk Bank Tanah

Menteri Agraria Ferry M Baldan mengatakan bahwa kementeriannya akan segera membentuk Bank Tanah. Bank tanah ini nantinya akan memiliki data-data tanah yang tersedia, atau lahan-lahan yang terlantar, seperti tanah yang belum memiliki sertifikat, atau tanah yang sudah ada pemiliknya, namun tidak bersertifikat di Indonesia. Lalu pemerintah yang nanti akan memetakannya.

Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pembangunan, dan memastikan tersedianya lahan untuk masyarakat. Seperti lahan pertanian untuk para petani, atau pemukiman untuk para nelayan.

Contoh dalam bidang pertanian, dengan adanya Bank Tanah, Indonesia akan memiliki sawah permanen, karena tanah tersebut sudah dipetakan khusus untuk sawah/pertanian. Jadi nanti para petani akan diberikan sebidang tanah oleh pemerintah, tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan tapi dengan syarat ahli warisnya juga petani. Hal tersebut berguna untuk menjamin akses petani terhadap kepemilikan tanah, agar lahan pertanian tidak berubah menjadi lahan non-pertanian. Jika petani beralih profesi, maka hak pengelolaan atas lahan akan dicabut dan diberikan kepada petani yang lain.

Kebijakan ini sangat diperlukan mengingat sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem dengan lahan yang sempit, bahkan mayoritas hanya sebagai buruh tani yang berkerja di lahan orang lain dan tidak memiliki lahan sama sekali. Begitupun sama halnya dengan para Nelayan.

Selain itu Bank Tanah menurut Ferry M Baldan juga berguna untuk proyek pembangunan yang dibutuhkan pemerintah, seperti infrastruktur, bendungan, lahan produksi pangan dan macam-macam aspek masyarakat. Sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan cepat karena lahan yang sudah tersedia.

Menurut Direktur Indonesia Property Watch, Bank Tanah juga sangat berguna sebagai pengendali harga tanah di pasaran untuk keperluan penyediaan tanah bagi masyarakat menengah kebawah, seperti rumah murah. Jadi saat harga tanah naik mengikuti mekanisme pasar, pemerintah dapat mengendalikan harga tanah tersebut sesuai daya beli masyarakat.

“Jadi intinya lahan-lahan untuk masyarakat, konsep ini nanti memayungi semua, di sebuah tempat dan menjadi proteksi dari negara kepada ketersediaan lahan. Ini bukan hanya untuk infrastruktur saja tapi proyek pembangunan yang dibutuhkan negara, seperti infrastruktur, bendungan dan yang tadi untuk lahan produksi pangan,” kata Ferry Mursyidan Baldan.

Tahap awal yang dilakukan dalam program Bank Tanah, adalah menginventarisir lahan-lahan terlantar dan memetakan letak lahan tersebut baik di Pulau Jawa maupun di Luar Pulau Jawa. Kemudian memastikan lahan-lahan tersebut bisa difungsikan.

“Pertama pemetaaan tanah dan kemudian mendeteksi lahan-lahan mana saja yang belum disertifikasi, lalu lahan yang sudah ada pemiliknya namun belum bersertifikat, ada lahan terlantar dan lainnya, ada HGU (hak guna usaha) dan HGB (hak guna bangunan) yang habis masa berlakunya dan lahan yang dimiliki instansi pemerintah,” kata Menteri ATR BPN tentang kategori lahan yang bisa masuk dalam Bank Tanah.

Ferry juga mengatakan untuk kebijakan baru ini, pemerintah takkan membentuk badan baru atau instansi khusus untuk mengeksekusinya, karena menurutnya kementeriannya saja sudah cukup menangani program Bank Tanah.

Pemerintah juga memiliki target penyediaan lahan untuk pertanian seluas 9 juta hektar, disini skema Bank Tanah diperlukan untuk mendata lahan-lahan yang sudah tersedia, Kementerian Agraria juga turut mengambil bagian dari target tersebut dalam menyiapkan proses legalisasi aset.

Bank Tanah sendiri akan segera dimulai pada tahun 2015 ini. 

Menkeu Ingin Indonesia menjadi Tuan Rumah Lembaga Pembiayaan Berbasis Syariah

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional Syariah dengan tema Integrasi Keuangan Syariah Menuju Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Berkelanjutan di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa 14 April 2015, mengatakan bahwa Indonesia tengah berjuang melobi Islamic Development Bank (IDB) untuk memuluskan rencana menjadi tuan rumah dari sebuah lembaga pembiayaan baru yang mendanai pembangunan bidang infrastruktur namun berbasis syariah yang akan dibentuk.

Menurut Menteri Bambang, kerjasama antara Indonesia dengan IDB ini sangat penting, mengingat IDB kerap membantu sejumlah pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggotanya.

Bank ini belum mempunyai nama baku, namanya bisa saja disebut Islamic Investment Infrastructur Bank (Bank infrastruktur yang menggunakan investasi berbasis syariah).

Bambang Brodjonegoro mengatakan jika mengenai langkah pembiayaan, lembaga ini sama saja dengan lembaga pembiayaan lainnya seperti World Bank, Asean Development Bank, dan lembaga multilateral lainnya.

Negara selain Indonesia yang mengajukan diri sebagai tuan rumah pertama lembaga tersebut adalah Malaysia, Turki, dan Maroko. Tetapi Malaysia kurang mendapat dukungan, sehingga diputuskan Indonesia bersama Turki dan Maroko yang aman dan memungkinkan menjadi lokasi pertama pendirian lembaga pembiayaan berbasis syariah yang akan dibentuk. Dan Indonesia menjadi pilihan pertama.

Lanjut Menteri Keuangan, sektor syariah bisa memberikan peranan yang lebih besar bagi perekonomian. Untuk Indonesia sendiri, dari segi pembiayaan surat utang negara berbasis syariah (sukuk) sudah membuka kemungkinan peran syariah dalam membiayai pembangunan berkelanjutan.

Sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk membiayai sebuah proyek. Oleh karenanya ini merupakan saat yang tepat agar sukuk rupiah ataupun valas bisa berperan  lebih besar dalam perekonomian. Selain itu, sukuk juga membuka pemerataan dalam investasi karena memberikan kesempatan pada perusahaan kecil untuk menikmati pembiayaan.

Indonesia sendiri membutuhkan dana Rp. 5.000 Triliun untuk pengembangan infrastruktur hingga lima tahun ke depan. Dana tersebut akan diperoleh dari APBN, BUMN, dan Swasta. Sehingga Indonesia membutuhkan sumber dana lain untuk infrastruktur selain dari 3 sumber dana tersebut, maka butuh dorongan yang lebih besar agar sukuk lebih berperan besar.

Karena ketinggalan infrastruktur adalah salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai potensi maksimalnya yang dapat tumbuh lebih dari 7%.

Menkeu Bambang mengatakan, "Kita sedang berupaya untuk jadi tuan rumah. Kalau kita sudah jadi tuan rumah, Indonesia bisa jadi negara terkemuka, karena kita sudah menerbitkan sukuk global, ada sukuk ritel yang cocok dengan ide pemerataan, sukuk rupiah, dan nanti Insya Allah kita punya bank infrastruktur berbasis sukuk. Kombinasi itu saya yakin akan mendorong ekonomi berkelanjutan,"

Kita doakan saja agar lembaga pembiayaan infrastruktur berbasis syariah tersebut bisa segera terbentuk, dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah pertama didirikannya.

Jika lembaga ini sudah terbentuk, Indonesia bisa mempunyai sumber dana lain untuk pembiayaan infrastruktur. Sehingga terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bisa melaju mencapai potensi maksimalnya.

Dunia Usaha Tak Perlu Galau - Maxi Gunawan

Dampak Eksekusi Mati Warga Negara Asing

JAKARTA (Rabu 29 April): Dunia usaha tidak perlu galau terkait dengan ketegasan pemerintah yang telah mengeksekusi mati delapan terpidana mati kasus narkoba yang tujuh di antaranya warga negara asing.

Indonesia menghukum mati warga negara asing itu karena mereka terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Seperti salah satunya Serge Atlaoui Warga Negara Perancis terpidana mati yang memiliki pabrik narkotika terbesar nomer 3 di Dunia setelah pabrik di Fiji dan Cina, dengan satu kilogram ekstasi berisi 10 ribu butir pil yang tiap butirnya laku dijual Rp 100 ribu, maka pemasukan terpidana mati ini setiap minggunya Rp 100 Miliar. Pemerintah tidak mengaitkan eksekusi mati tersebut dengan ekonomi. Karena itu dunia usaha di sini tidak perlu risau bahwa penegakan hukum itu akan mengganggu perdagangan dan investasi, kata Ketua Komite Tetap Hubungan Kerja Sama Lembaga Internasional Kadin Indonesia, Maxi Gunawan, kepada pers di Jakarta, Rabu (29 April).

Dia mengatakan hal itu menanggapi telah dieksekusinya delapan terpidana mati kasus narkoba di Pulau Nusakambangan pada Rabu (29/4) dini hari. Dari delapan terpidana mati, tujuh di antaranya warga negara asing. Mereka berasal dari Australia, Brasil, Nigeria, dan Ghana. Ada dua warga negara asing lain dari Prancis dan Filipina yang eksekusi matinya ditunda.

Maxi Gunawan mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada urutan nomor 16 negara besar dunia. Indonesia, masih menurut Maxi, tetap punya daya tarik tersendiri buat investasi dan perdagangan. Jadi tidak ada alasan bagi dunia usaha untuk gelisah bahwa ribut-ribut soal eksekusi mati akan mengganggu investasi dan perdagangan di kemudian hari, tegasnya.

Maxi mengatakan politik dan ekonomi memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi dalam kasus eksekusi mati, saya yakin tidak akan berekses pada terganggunya hubungan dagang dengan negara yang warga negaranya dihukum mati dan telah dieksekusi. Mereka tidak mungkin akan melakukan embargo misalnya. Bahwa mereka protes, itu biasa dalam rangka melindungi warga negaranya. Tapi saya yakin, mereka juga akan menghormati kedaulatan hukum Indonesia, ujarnya.

Maxi Gunawan mengakui nilai investasi dan perdagangan dengan Prancis, Brasil dan Australia memang lumayan tinggi. Tapi,!! lagi-lagi Maxi menegaskan, dunia usaha, khususnya Kadin Indonesia tidak perlu galau. Meski secara resmi mereka keberatan dengan eksekusi mati atas warga negaranya, hubungan dagang tetap baik. Mereka juga pasti memahami Indonesia punya kedaulatan di bidang hukum. Pemerintah sendiri, kan tidak mengaitkan soal hukuman mati itu dengan ekonomi. Oleh sebab itulah Presiden Jokowi tegas tidak memberikan grasi kepada mereka.

Dilatarbelakangi kenyataan itulah, menurut Maxi Gunawan, Kadin Indonesia menghormati ketegasan pemerintah Indonesia dalam menegakkan kedaulatan hukum, tapi juga memahami keberatan yang diajukan negara asing yang warganya dieksekusi mati.

Sebaliknya, kata Maxi lagi, kasus tersebut sebaiknya dijadikan momentum bagi dunia usaha di Indonesia untuk meningkatkan persahabatan dengan negara-negara tersebut dan mengaplikasikannya lewat perdagangan dan investasi. Indonesia melalui dunia usaha harus bisa menjadi sahabat buat semua, katanya.