Menkeu Ingin Indonesia menjadi Tuan Rumah Lembaga Pembiayaan Berbasis Syariah

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional Syariah dengan tema Integrasi Keuangan Syariah Menuju Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Berkelanjutan di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa 14 April 2015, mengatakan bahwa Indonesia tengah berjuang melobi Islamic Development Bank (IDB) untuk memuluskan rencana menjadi tuan rumah dari sebuah lembaga pembiayaan baru yang mendanai pembangunan bidang infrastruktur namun berbasis syariah yang akan dibentuk.

Menurut Menteri Bambang, kerjasama antara Indonesia dengan IDB ini sangat penting, mengingat IDB kerap membantu sejumlah pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggotanya.

Bank ini belum mempunyai nama baku, namanya bisa saja disebut Islamic Investment Infrastructur Bank (Bank infrastruktur yang menggunakan investasi berbasis syariah).

Bambang Brodjonegoro mengatakan jika mengenai langkah pembiayaan, lembaga ini sama saja dengan lembaga pembiayaan lainnya seperti World Bank, Asean Development Bank, dan lembaga multilateral lainnya.

Negara selain Indonesia yang mengajukan diri sebagai tuan rumah pertama lembaga tersebut adalah Malaysia, Turki, dan Maroko. Tetapi Malaysia kurang mendapat dukungan, sehingga diputuskan Indonesia bersama Turki dan Maroko yang aman dan memungkinkan menjadi lokasi pertama pendirian lembaga pembiayaan berbasis syariah yang akan dibentuk. Dan Indonesia menjadi pilihan pertama.

Lanjut Menteri Keuangan, sektor syariah bisa memberikan peranan yang lebih besar bagi perekonomian. Untuk Indonesia sendiri, dari segi pembiayaan surat utang negara berbasis syariah (sukuk) sudah membuka kemungkinan peran syariah dalam membiayai pembangunan berkelanjutan.

Sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk membiayai sebuah proyek. Oleh karenanya ini merupakan saat yang tepat agar sukuk rupiah ataupun valas bisa berperan  lebih besar dalam perekonomian. Selain itu, sukuk juga membuka pemerataan dalam investasi karena memberikan kesempatan pada perusahaan kecil untuk menikmati pembiayaan.

Indonesia sendiri membutuhkan dana Rp. 5.000 Triliun untuk pengembangan infrastruktur hingga lima tahun ke depan. Dana tersebut akan diperoleh dari APBN, BUMN, dan Swasta. Sehingga Indonesia membutuhkan sumber dana lain untuk infrastruktur selain dari 3 sumber dana tersebut, maka butuh dorongan yang lebih besar agar sukuk lebih berperan besar.

Karena ketinggalan infrastruktur adalah salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai potensi maksimalnya yang dapat tumbuh lebih dari 7%.

Menkeu Bambang mengatakan, "Kita sedang berupaya untuk jadi tuan rumah. Kalau kita sudah jadi tuan rumah, Indonesia bisa jadi negara terkemuka, karena kita sudah menerbitkan sukuk global, ada sukuk ritel yang cocok dengan ide pemerataan, sukuk rupiah, dan nanti Insya Allah kita punya bank infrastruktur berbasis sukuk. Kombinasi itu saya yakin akan mendorong ekonomi berkelanjutan,"

Kita doakan saja agar lembaga pembiayaan infrastruktur berbasis syariah tersebut bisa segera terbentuk, dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah pertama didirikannya.

Jika lembaga ini sudah terbentuk, Indonesia bisa mempunyai sumber dana lain untuk pembiayaan infrastruktur. Sehingga terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bisa melaju mencapai potensi maksimalnya.