Stop Politik Dinasti!

Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, dan seluruh partai politik sekarang sedang sibuk menyiapkan calonnya yang akan maju di Pilkada. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tiap daerah di Indonesia pun sedang bersiap-siap menyambut Pilkada. Pemilihan secara langsung dalam memilih kepala daerah adalah salah satu bentuk Indonesia sudah maju dalam berdemokrasi. Pesta demokrasi ini patut diacungi jempol, karena masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemerintah pun telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Termasuk di dalamnya terdapat Pasal 7 Huruf r yang menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan wakil Wali Kota) dengan penjelasan, yaitu yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang termasuk dalam persyaratan tersebut adalah suami/ istri, orangtua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar kecuali jeda satu periode (lima tahun).

Adanya Pasal 7 huruf r ini tentunya menyulitkan bagi para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbiasa dengan politik dinasti. Apa itu politik dinasti? Politik dinasti atau bisa juga dikatakan dinasti politik adalah sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Nah inilah yang marak terjadi di Indonesia, seperti yang paling terkenal adalah Dinasti Politik Banten Kerajaan Atut.

Sebelum Ratu Atut terkenal karena menjadi tersangka kasus korupsi, Dinasti Politik Atut sudah terlebih dahulu membahana di wilayah Banten. Bagaimana tidak, Ratu Atut sudah menjadi wakil Gubernur Banten sejak tahun 2002 hingga 2005. Dan kemudian menjadi Gubernur Banten pada tahun 2005, dan seterusnya terus terpilih menjadi Gubernur hingga pemilihan kepala daerah terakhir kemarin pada tahun 2012, berdampingan dengan wakilnya Rano Karno.

Keluarga Atut pun turut mengisi kursi-kursi kepala daerah di wilayah Banten, sebut saja adik tiri Atut Tubagus Haerul Jaman yang menjadi Wali Kota Serang, adik kandung Atut Ratu Tatu Chasanah Wakil Bupati Serang, adik ipar Atut Airin Rachmy Diany Wali Kota Tanggerang Selatan, ibu tiri Atut Heryani Wakil Bupati Pandeglang.

Sungguh disayangkan adanya politik dinasti, di tengah Indonesia yang sedang berjuang dalam demokrasi. Karena politik dinasti rawan dengan adanya praktik korupsi, dengan kekuasaan yang terus menerus, banyak kepentingan di dalamnya yang akhirnya disalahgunakan. Seperti yang diungkapkan Masyarakat Transparansi Banten, mereka menduga kemenangan Atut menjadi Gubernur Banten tahun 2012 dilakukan melalui korupsi dana bantuan sosial senilai Rp 340 miliar sebagai bagian dari kampanye Atut pada 2011.

Dan yang lebih memprihatinkan adalah, beredarnya peraturan dari KPU bahwa keluarga petahana diperbolehkan maju dalam Pilkada asalkan petahana itu berhenti sebelum penetapan di KPU. Menyedihkan, di saat adanya pasal 7 huruf r dalam Undang-Undang yang mencegah terjadinya politik dinasti, KPU justru mengeluarkan peraturan yang melonggarkan para pemain politik dinasti menjalankan siasat politik mereka dalam mempertahankan kekuasaannya.

Terang saja banyak kepala daerah yang mengundurkan diri, sebelum pembukaan pendaftaran calon kepala daerah. Demi kelancaran mereka dalam meneruskan kekuasaan melalui anggota keluarganya.  Salah satu contoh kepala daerah yang mengundurkan diri adalah Wakil Wali Kota Sibolga yang mengundurkan diri karena istrinya yang akan maju sebagai calon Wali Kota Sibolga.

Tentu saja keluarnya peraturan KPU tersebut mengundang kecaman dari banyak pihak, seperti reaksi yang timbul dari politisi partai NasDem, Martin Manurung, "Keluarnya Peraturan KPU tersebut sama saja dengan membolehkan keluarga petahana untuk ikut dalam konstestasi Pilkada," ungkap Martin. Ketua DPP Partai NasDem ini melanjutkan, bahwa keputusan tersebut, mencederai semangat anti politik dinasti. Sebab, persyaratan untuk berhenti sebelum penetapan itu sama saja membuat UU Pilkada menjadi 'banci'. Hal tersebut diperkuat dengan sudah terlihat ramainya para petahana yang menyatakan akan berhenti sebelum penetapan.

"Karena itu, saya meminta perhatian publik untuk bersama-sama konsisten dengan semangat anti politik dinasti yang telah dinyatakan dalam UU Pilkada. Mari kita tetap sehatkan demokrasi. KPU harus mencabut PKPU yang telah mengkhianati UU Pilkada," ujar Ketua Umum Garda pemuda NasDem Martin Manurung.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, "Rakyat sudah tidak memberikan tempat bagi politik dinasti yang berjuang demi melanggengkan kekuasaan di era reformasi dewasa ini. Rakyat sudah sangat cerdas dan akan menolak politik dinasti," kata Muhaimin. "Kepala daerah yang mundur telah melanggar komitmen dengan rakyat dan nyata-nyata telah mengkhianati amanah rakyat. Mereka akan kehilangan kepercayaan rakyat," lanjut Cak Imin.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memberikan tanggapan, “Kalau alasan (mengundurkan diri) berkaitan dengan keluarga (ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah) padahal itu ketentuan undang-undangnya jelas, sangat kami sayangkan. Tapi itu kan hak pribadi kepala daerah,”.  Mendagri seperti tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi polemik  ini, terutama dengan adanya peraturan KPU tersebut.

Apa kita mau diam saja dalam menghadapi ancaman politik dinasti yang melukai demokrasi? Apakah mau terjadi lagi terbangunnya dinasti-dinasti seperti Dinasti Politik Atut di daerah-daerah lain? Rasanya sudah cukup kekayaan bangsa ini yang terkeruk oleh adanya politik dinasti ini.

Biarkanlah demokrasi di Indonesia berjalan dengan sehat, dan sama-sama kita dorong agar KPU mencabut PKPU yang telah dikeluarkannya. Agar tidak terjadi lagi politik dinasti yang timbul melalui celah yang dibuat KPU. STOP POLITIK DINASTI!