Pengenaan Pajak untuk Pemakaman Mewah

Jadi selama ini yang kita tahu pemakaman umum itu bebas pajak PBB karena mengacu pada undang-undang pajak daerah  yang membebaskan pajak untuk pemakaman. Dan melihat fungsi pemakaman yang bersifat sosial.

Tapi belakangan ini marak munculnya pemakaman-pemakaman mewah yang harga pemakamannya mulai dari Rp 24 juta sampai dengan Rp 1 – 5 Miliar.

Jumlah yang sangat fantastis untuk sebuah pemakaman. Pemakaman mewah tersebut kehilangan fungsi sosialnya karena justru dikomersialkan oleh pengembang.

"Ada perubahan fungsi, masa sih dia tetap jadi objek yang bebas PBB? Itu pertanyaan dasarnya," jelas Menteri Agraria. "Janganlah mengkomersilkan tanah kuburan yang seharusnya dasar kebijakan kita harus ada fungsi sosial," tambah Ferry.

Masyarakat tidak bisa menggunakan pemakaman tersebut apabila tidak mempunyai uang yang lumayan banyak. "Jangan menyalahgunakan keringanan yang diberikan negara dengan pembebasan PBB. Kemudian dia (pengembang pemakaman mewah) malah semenan-mena, pengembang justru melakukan komersialisasi," ujar Menteri Ferry.

Melihat hal tersebut, Menteri Ferry M Baldan tidak tinggal diam, dia khawatir pengembang-pengembang lain akan mengikuti jejak pemakaman mewah ini, dan beralih ke bisnis di bidang pemakaman yang menguntungkan.

"Kalau pemakaman mewah bebas PBB maka akan banyak pengembang-pengembang yang mengalihkan usahanya di bidang kuburan. Karena kenapa? Toh, tanahnya mahal tapi bebas PBB, ini perkembangan yang harus dilakukan langkah penyesuaiannya," tutur Ferry Baldan.

Jadi harus ada kajian regulasi tentang fenomena pemakaman mewah ini. Pengubahan peraturan ini ada landasannya dengan mengacu pada subjek. Mengacu pada hal ini, subjek harus dilihat dari kemampuan penghasilan yang dimiliki. Pada kasus ini tentunya yang akan dikenakan pajak adalah pengembangnya.

Tujuan Menteri Ferry M Baldan melontarkan wacana tersebut, adalah untuk memaksa pengembang mengembalikan fungsi pemakaman yang sesungguhnya bersifat sosial.

Jika tidak dilakukan, maka Kementerian ATR BPN akan mencabut perizinan pemakaman tersebut.

Jadi bukan karena potensi penerimaan pajak dari PBB tersebut.

"Bukan karena nominal PBB yang ada di sana, berapa sih nominalnya, kecil enggak berarti untuk pendapatan negara. Saya tidak berorientasi di sana, saya hanya mengingatkan jangan membuat tanah kuburan itu jadi dikomersilkan. Jadi harus ada fungsi sosialnya yang jalan. masyarakat sekitar yang tidak mampu tetap berhak dapat makam," ujar Ferry M Baldan.

Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteri Ferry Baldan Memastikan akan tetap mempertahankan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lahan kuburan atau pemakaman, peninggalan purbakala dan sejenisnya, bukan merupakan objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Nah, jadi yang dikenakan pajak nantinya hanya pemakaman mewah yang dikomersialkan tersebut, yang sudah kehilangan fungsi sosialnya. Jadi kamu dukung Menteri Ferry M Baldan nggak nih?